Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Warung Kopi di Wilayah Banda Aceh)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan hak setiap pekerja. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Warung kopi merupakan badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan atau laba yang merupakan tujuan dari perusahaan, akan tetapi pengusaha warung kopi di wilayah Banda Aceh masih banyak yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada jaminan sosial tenaga kerja. Dari permasalahan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja warung kopi wilayah Banda Aceh, apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyelengaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pengusaha warung kopi, bagaimana sanksi terhadap pengusaha warung kopi yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke progam jaminan sosial tenaga kerja