Hariana, 150105109 (2020) Mekanisme Perubahan APBK Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.
Mekanisme Perubahan APBK Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (3MB) | Preview
Abstract
Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia adalah Negara kesatuan yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Butir D tertulis “menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama” hal ini menjadi suatu permasalahan di kota subulussalam karena pengimplementasian Pasal 42 Ayat (1) Butir D tersebut tidak ada dilaksanakan di kota subulussalam. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam tahun anggaran 2018 yaitu Perubahan APBK yang terjadi tiga kali dalam satu tahun. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana perubahan APBK kota subulussalam yang dilaksanakan oleh Walikota. Bagaimana perubahan APBK kota subulussalam di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Hariana Hariana |
Date Deposited: | 07 Aug 2020 07:41 |
Last Modified: | 07 Aug 2020 07:41 |
URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13013 |