Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung. Pemilihan langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah lain, dan di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Setiap calon kepala daerah harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan di Aceh dalam qanun nomor 5 tahun 2012, salah satu syarat tersebut adalah mengatur tentang mantan narapidana yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Pertanyaannya dalam skripsi ini adalah bagaimana legalitas eksistensi mantan narapidana dalam pilkada di Aceh 2017 dan bagaimana fiqh siyasah tentang calon pemimpin yang pernah dihukum penjara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka dan lapangan. Adapun hasil penelitian bahwa legalitas mantan narapidana dalam pilkada di Aceh 2017 mantan narapidana bisa mencalonkan diri asalkan ia sudah mengemukakan ke publik bahwa dia adalah seorang mantan narapidana. Hasil tinjauan fiqh siyasah untuk seorang calon kepala daerah yang pernah dihukum penjara ia dapat dan boleh maju sebagai calon kepala daerah.