ABSTRAK

Guru adalah elemen pertama yang wajib dalam pendidikan. Maju atau tidaknya suatu pendidikan diukur dari bagaimana kualitas dan kuantitas gurunya. Disamping itu pemerintah telah mengatur hak guru yang merupakan tenaga profesional, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola guru. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan serta ketidakmerataan penempatan guru ini adalah karena letak geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan), selain itu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya formasi penempatan guru di Kabupaten Simeulue juga menjadi penyebab. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penempatan guru dan bagaimana upaya Dinas Pendidikan Simeulue dalam mengatasi permasalahan pemerataan penempatan Guru Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penempatan guru dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat kekurangan guru di Kabupaten Simeulue. Mekanisme penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue mengacu kepada pasal 59 PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru belum sepenuhnya terlaksana secara optimal di Kabupaten Simeulue. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penempatan dan pemerataan guru yaitu: Melakukan pemetaan terhadap jumlah sekolah dan jumlah guru yang tersedia, merekrut guru-guru kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan mensejahterakan mereka dengan layak, memberikan kemudahan bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil, memperbarui program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, memperkuat Undang-Undang mengenai penempatan dan pemerataan guru dan memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar serta bekerjasama dan ikut melibatkan semua pihak terkait.

Kata Kunci : Pendidikan, Guru, Penempatan dan Pemerataan Guru