Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali(Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan mitsaqan ghalidzon, agama membuat beberapa aturan agar tujuan disyariatkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada dugaan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi serta corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fiqih. Penulisan penelitian ini didasarkan pada library research (penelitian kepustakaan). Sumber data skunder yang diperoleh yaitu kitab Bada’i Sana’i karya Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud al-Kasani, dan data tertier yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pendapat menurut mazhab Hanafi, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan maka itu diperbolehkan. Selain itu lelaki yang dinikahi haruslah sepadan (kafaah), keberadaan wali adalah bersifat penyempurna bukan wajib. Alasan yang digunakan disandarkan kepada dalil al-Quran dan hadith Rasulullah Saw yang kukuh.