Analisis Sistem Penetapan Harga Sewa Kios Milik Pemerintah di Mall Pasar Lambaro dalam Perspektif Akad Ijarah Bil Manfaah

Dinas perdagangan menetapkan harga sewa pelataran, los, kios, toko, tempat khusus parkir, persampahan/kebersihan dan pelayanan pasar lainnya berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar terhadap penetapan harga sewa di Mall Pasar Lambaro. Jenis retribusi yang di pungut di pasar terdiri dari retribusi pelayanan pasar pelataran, los, kios, toko, tempat khusus parkir, persampahan/kebersihan dan pelayanan pasar lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pelaksanaan dan relevansi penetapan harga sewa dan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Mall Pasar Lambaro dan penyesuaian hukum Islam dalam ijarah bil manfaah terhadap penetapan harga sewa dan pemungutan retribusi di Mall Pasar Lambaro. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian pustaka (Library Research), serta mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terkait Mall Pasar Lambaro yang meliputi para pedagang dan petugas/pengelola Mall Pasar Lambaro. Berdasarkan hasil penelitian di Mall Pasar Lambaro dapat dikemukakan bahwa penetapan harga sewa dan pemungutan biaya restribusi tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan minimnya fasilitas yang baik dan nyaman serta kurangnya dukungan penuh dari Pemerintah menciptakan pasar yang bersih, tertib, sehingga dapat mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di Mall Pasar Lambaro tersebut sekaligus mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di Mall Pasar Lambaro. Banyak pedagang yang tidak merasa puas dan tidak memahami dengan prosedur yang diterapkan dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat walaupun fasilitas yang didapat oleh pedagang tidak sesuai dengan harga sewa yang telah ditentukan.