Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi (studi kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan
dalam Undang-undang. Klasifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2018 belum pernah dimuat dalam suatu instrument hukum yang mengikat di Indonesia. Oleh sebab itu, tuduhan tindak pidana persekusi adalah suatu kesalahan secara keilmuan hukum. Pada praktiknya perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal biasa dalam KUHP seperti pasal tentang pengeroyokan, penghinaan, kekerasan,pengrusakan atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi Tekhnologi Elektronik (UU ITE) apabila media dimana dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut berhubungan dengan media
elektronik. Fokus permasalahan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak persekusi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum untuk menanggulangi tindakan persekusi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan wawancara
langsung dengan pihak terkait untuk mengambil data lapangan. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan persekusi yaitu dengan diterapkannya Pasal 170 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana tiga tahun enam bulan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk
menganggulangi tindakan persekusi adalah dengan tiga cara yaitu; pertama upaya pre-emtif, kedua upaya preventif dan ketiga adalah upaya refresif