Implementasi Good Islamic Pension Fund Governance pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana pensiun yang ada pada PT.Taspen (Persero) cabang Banda Aceh. Serta untuk mengetahui pengelolaan Dana Pensiun apakah sudah sesuai dengan pilar-pilar Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Tempat dan lokasi penelitin PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh. Narasumber dalam penelitian ini menggunakan 2 orang karyawan yaitu bagian Kabit Perserum dan bagian Umum. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Pensiun yang ada pada PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh sudah berjalan dengan lancar dimana dana yang didapatkan dari pegawai negeri sipil yang dipotong iuran mereka setiap bulan tergantung berapa besar gaji yang mereka dapatkan, kemudian dari dana tersebut pihak PT. Taspen menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk saham, obligasi menengah panjang, dan kedalam pasar uang, jika nasabah atau pegawai negeri sipil sudah memasuki usia pensiun maka pihak PT. Taspen mencairkan, menyalurkan, dan membayar gaji pensiun mereka dengan pertangung jawaban pihak PT. Taspen. Di dalam pengelolaan dana pensiun pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh belum dikelola secara syariah atau belum sesuai dengan pilar-pilar Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG), dimana di dalam pengelolaanya belum adanya peran DPS di dalam pengelolaanya. Untuk kedepa dalam pengelolaan dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh akan adanya dana pensiun Syariah serta sesuai qanun yang ada di Aceh yaitu qanun Nomor 8 pasal 21 ayat 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilaksananan sesuai peraturan UUD yang sudah ditetapkan di Aceh, dimana di dalam pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan pilar-pilar syariah atau GIPFG yaitu: (1) adanya peran DPS, (2) memiliki internal kontrol dan manajemen risiko, (3) adanya transparansi, (4) audit eksternal, (5) adanya transpotasi budaya Islamic untuk meningkatnya SDM, (6) Lembaga Keuangan Syariah (LKS).