Sistim hukum di Indonesia sekarang ini banyak mendapat kritikan dari berbagai ahli hukum, salah satunya adalah terkait dengan menumpuknya berbagai perkara di tingkat kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana laporan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh MA, walaupun terjadi penurunan penumpukan kasus dalam empat tahun terakhir, tetapi jumlah kasus yang belum terselesaikan hingga akhir tahun 2015 mencapai 21,66 persen, jumlah ini masih dikategorikan tinggi. Data yang dikeluarkan oleh MA adalah sebagai berikut: 2012 sisa akhir yang belum terselaikan berjumlah 10.112 atau 47,91 persen. Tahun 2013 6.415 atau sebanyak 28,58 persen, tahun 2014 4.425 atau 23,38 persen, tahun 2015 3.950 kasus atau 21,66 persen.