Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

Safira Maulina, 160105051 (2020) Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[img]
Preview
Text (Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar))
Safira Maulina, 160105051, FSH, HTN, 085262214108.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil menurut peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Idealnya, Satpol PP dan WH wajib melaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penertiban PNS yang lalai pada saat jam dinas dan para PNS wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik PNS dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan hukuman disipilin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan pelanggaran. Rumusan masalahnya ialah pertama, Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar. Kedua, Bagaimana strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar sudah dilaksanakan secara efektiv. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 telah mengatur penertiban terhadap PNS yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas dan hukum setiap pelanggar telah diatur dalam kode etik PNS sendiri. Satpol PP dan WH tidak sepenuh nya efektif melaksanakan tugas karena masih banyak pegawai yang berada diluar begitupun dengan strategi untuk mengatasi hambatan yang dilakukan juga tidak efektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag Pembimbing II : Rispalman S.H, M.H
Uncontrolled Keywords: Satpol PP dan WH, Penertiban PNS, Pergub Aceh nomor 139 Tahun 2016
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Safira Maulina
Date Deposited: 21 Oct 2020 04:01
Last Modified: 21 Oct 2020 04:01
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14600

Actions (login required)

View Item View Item
TOP