Items where Subject is "2X6.22 Sistem Pemerintahan"

Article

Peer Review: Islam dalam Kehidupan Sosial dan Kebijakan Pemerintahan Aceh.

Peer Review: Islam dalam Kehidupan Sosial dan Kebijakan Pemerintahan Aceh.

Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pasaman Barat (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Book

Islam dalam Kehidupan Sosial dan Kebijakan Pemerintahan Aceh.

Thesis

Aksesibilitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh Dalam Pendistribusian Air Bersih Di Kabupaten Aceh Barat.

Aksesibilitias Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Analisis Pelayanan Transportasi Laut Di Kabupaten Simeulue Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Analisis Berdasarkan Konsep Islam).

Analisis Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kualitas Garam Didesa Cebrek Kecamatan Simpang Tiga.

Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Buruh Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh).

Analisis Yuridis Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. (Studi Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Anjungan Dukcapil Mandiri (Transformasi Digital Disdukcapil Bireuen).

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Pemikiran Imam Al-Mawardi.

Batasan Kewenangan Panglima La’ot dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheue).

Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh).

Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Relevansinya dengan Pembangunan (Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar- Raniry).

Dana Desa dan Pengaruhnya dalam Kegiatan Keagamaan di Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ahl Al-Ḥall wa Al-‘Aqd menurut Perspektif Fiqh Al-SiyᾹsah (Kajian Pemikiran Abū al-aʻlᾹ Al-maudūdῙ).

Efektifitas Pengelolaan Website Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Camat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar).

Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Ditinjau dari Perspektif Al-Siyāsah Al-Syar ̒iyyah (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).

Evaluasi Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangandi Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Evaluasi Program Posyandu Lansia Di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Fenomena Penerimaan Masyarakat Terhadap Geuchik Perempuan di Aceh Besar (Studi Terhadap Geuchik Bunda Cut di Desa Seuneubok Kecamatan Seulimeum).

Gagasan Judicial Preview Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Refleksi Terhadap Dewan Konstitusi Prancis.

Gerakan Sosial Reformatif & Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawalan Ambulans Di Kota Banda Aceh.

Golput dalam Memilih Pemimpin menurut Fatwa MUI Tahun 2009 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HA.

Governansi Keuangan Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Hambatan-hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Banda Aceh, Sabang dan Jantho).

Implementasi Hak Syuf’ah Sebagai Solusi Konflik (Studi Kasus Intervensi Masyarakat Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Terhadap Pembangunan Perumahan Real Estate).

Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil).

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Pada Kantor Camat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan).

Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya).

Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli.

Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

Implementasi Program Gampong Ramah Anak (GRA) Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Implementasi Program Posbinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) (Studi Kasus Di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar).

Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala.

Interaksi Sosial dalam Kepemimpinan Nabi Sulaiman menurut Perspektif Alquran.

Kapabilitas Perangkat Gampong Dalam Menanggulangi Stunting di Desa Purwosari Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Selatan.

Kebijakan Pemerintah Abya dalam Membina Kerukunan Umat Beragama.

Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh (Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet).

Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintahan Aceh (Studi Pendapat Ibn Khaldun).

Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh.

Kepemimpinan Geuchik Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Gampong (Studi di Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh).

Kepemimpinan Keuchik Dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong Kuta Blang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2017).

Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Keuchik Di Gampong Lampoh Drien Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilāyah Al-ḥisbah (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat).

Ketentuan Fiqh Siyāsah Terhadap Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024).

Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Jabatan Tuha Peut Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 (Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar).

Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga Wali Nanggroe.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Wilāyah Al- Madzhâlim (Perbandingan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Wilāyah Al-Madzhâlim Dalam Sistem Ketatanegaraan).

Kewenangan Pengelolaan Dana Desa di Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob.

Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril).

Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqh Siyasah.

Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kewewenangan Gubernur di Indonesia.

Konsep Dan Penerapan Good Governance Dalam Pemerintahan Umar Abdul Aziz.

Konsultasi dan Pertimbangan Rencana Pembentukan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Pemerintahan Aceh.

Kualitas Pelayanan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe (Studi Kasus Pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada Periode 2018-2023).

Model Negara Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin.

Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah).

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto).

Optimalisasi Pengawas Pemilu dalam Upaya Meminimalisir Sengketa Pemilu Tahun 2019. (Studi pada Kantor Panwaslih Aceh Barat).

Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura.

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara).

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Di Kabupaten Nagan Raya.

Pelaksanaan Sistem Audio Visual Integrited System (AVIS) Dalam Penerbitan SIM Di Kantor Satpas Sim Polres Aceh Barat.

Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Yang Terakreditasi Dan Non Akreditasi Di Kabupaten Pidie.

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

Pelayanan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Pemidanaan Kelalaian Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 286/Pid.Sus/2016/Pn Bna dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/Pn Bna).

Pemilihan Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi.

Pemilihan Kepala Daerah antara Satu Pasangan Calon dan Kolom Kosong menurut Prinsip Musyawarah dalam Islam.

Pencatatan Kelahiran Menurut Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya).

Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar).

Penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016-2019.

Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Pengaruh Mutasi terhadap Pengembangan Karir Pegawai di Sekretariat Kota Banda Aceh.

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Demokrasi Lokal (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Samardua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil).

Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.

Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Gampong Cot Ba’u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pihak Pengusaha Bus Dalan Perpektif Haq Al_Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terminal Bus Kota Sigli Dan Kabupaten Pidie).

Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar).

Pengisian Jabatan Bupati Bener Meriah (Telaah Kritis Prinsip-Prinsip Fiqh Dusturiyah).

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Menangani Konflik Antara Transportasi Online dan Transportasi Konvensional.

Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh.

Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian.

Peran Keuchik Dalam Membangun Jejaring Kerja Pemerintahan Gampong Blang Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.

Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip Siyāsah Qaḍā’iyyah (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja).

Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Mengawasi Money Politic di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan perpustakaan Desa Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Peran Pendamping Program Keluarga harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Siyasah Al-Syar’iyyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi.

Peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras.

Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya).

Peran dan Fungsi DPRA dalam Pembahasan RAPBA (Studi Kasus Tentang Keterlambatan Pengesahan APBA PadaTahun 2018).

Peran dan Kewenangan Kpu Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Studi Kasus: Vertifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun 2017 oleh KIP Kota Banda Aceh).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menurut Fiqh Siyasah.

Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua.

Perlindungan Perempuan Dalam Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam).

“Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang”.

Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif di Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

Pola Pengadaan Tenaga Harian Lepas Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Penelitian Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Satlantas Aceh Timur).

Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018.

Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

Resistensi Mayarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Langsa Studi Kasus ( Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru).

Responsivitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh Dalam Menangani Laporan Maladministrasi.

Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkotika Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh utara.

Sinergitas Kader dan Aparatur Gampong Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.

Sinkronisasi Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah.

Sistem Pemerintahan Good Governance Umar bin Abdul Aziz.

Strategi Kepemimpinan Keuchik Dalam Mengelola Pembangunan Gampong (Studi Perbandingan Gampong Pante Raja Dengan Gampong Keudai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”.

Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.

Strategi Pemerintah Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah.

Strategi Pengelolaan Destinasi Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kota Lhokseumawe.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Studi Komparatif terhadap Pendapat Al-Mawardi dan Al-Jazairi tentang Memilih Pemimpin Non Muslim.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Samsat Di Batoh Banda Aceh.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh.

Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana).

Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mengawal dan Memonitor Pemerintahan Aceh Oleh Wali Naggroe Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh).

Tugas Camat dalam Mengoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 Menurut Fikih Siyasah Tanfidziyah (Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues).