Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Prespektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu Banda Aceh)

Pada Perjanjian franchise diperlukannya perikatan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam fiqh muamalah terkenal bentuk akad jual beli yang dapat dikembangkan menjadi suatu perjanjian. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara franchisee dengan franchisor dalam bisnis Kuch2hotahu Ulee Kareng serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian franchise menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara franchisee dengan franchisor dalam bisnis Kuch2hotahu Ulee Kareng serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian franchise menurut perspektif fiqh muamalah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian oleh para pihak dalam bisnis tersebut dengan cara mengadakan “perjanjian jual beli” di mana pihak franchisor telah menyediakan berupa kontrak baku lalu disetujui oleh pihak franchisee. Bentuk perlindungan hukum dari perjanjian franchise menurut perspektif fiqh muamalah berupa perjanjian tertulis yang mengikat antar para pihak yang sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli, sehingga tidak ada pihak dirugikan. Oleh karena itu disarankan kepada franchisor agar meninjau ulang isi perjanjian agar tidak memberatkan sebelah pihak, dan kepada pihak franchisee untuk mempelajari lebih teliti isi dari perjanjian tersebut.