Konsep kampanye politik yang berkembang di negara-negara demokrasi sekarang ini belum dirinci dalam kajian-kajian fikih siyasah Islam. konsep kampanye yang ada sekarang ada hubungannya dengan upaya meminta orang agar memilihnya di dalam pemilihan. Dalam Islam sendiri ada larangan meminta jabatan dengan cara apapun, hal ini dapat diketahui dalam banyak riwayat hadis. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan, dan bagaimana tinjauan siyasah al-syar’iyyah terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu. Penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Kesimpulan penelitian bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat hadis Nabi Saw yang melarang seseorang meminta jabatan, seperti riwayat Bukhali. Rasulullah melarang Abdurrahman bin Sumair meminta jabatan. Kemudian, dalam riwayat Muslim mengenai kasus Abu Zar yang meminta jabatan. Dalam tinjauan siyasah syar’iyyah, kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut siyasah al-syar’iyyah, kampanye pemilu diperbolahkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi sendirinya mengharuskan sistem pencalonan diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah Saw untuk menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah Saw terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil.