Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)

Tasnim Jamaluddin, 150103015 (2020) Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[img]
Preview
Text (Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan))
Tasnim Jamaluddin, 150103015, FSH, PMH, 081357573752.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk yang telah teregistrasi secara menyeluruh. Permasalahan yang terjadi dalam era teknologi ini banyaknya masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti keengganan dan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan serta banyaknya penduduk yang menganggap hak dan kewajiban sudah ia peroleh seperti dalam hukum Islam yang tidak menjadikan registrasi menjadi patokan. Penulis melakukan kajian perbandingan antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas bagaimana metode registrasi penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan dan apa saja bentuk hak dan kewajiban menurut keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian library research. Adapun analisis data adalah dengan menggunakan metode deskriptif comparative. Menurut hukum Islam registrasi bukan syarat lahirnya hak dan kewajiban seseorang. Syarat hak dan kewajiban seseorang lahir menurut hukum Islam dilihat dari ahliyyah dan akad serta terpenuhinya syarat seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban tersebut tanpa adanya registrasi. Namun dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, registrasi sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban dengan melalukan pelaporan pada instansi terkait. Tidak teregistrasinya seseorang dapat menjadikan sesuatu tersebut ditolak atau batal demi hukum. Registrasi penduduk sebenarnya sudah terdapat kaitannya dan didukung oleh hukum Islam walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mengenai masalah tersebut, karena registrasi penduduk mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr.H. Nurdin Bakry, M.Ag. Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc.MA
Uncontrolled Keywords: Registrasi Penduduk, Pendaftaran Penduduk, Hak dan Kewajiban.
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Perbandingan Mazhab
Depositing User: Tasnim Jamaluddin
Date Deposited: 11 Dec 2020 02:32
Last Modified: 11 Dec 2020 02:32
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15066

Actions (login required)

View Item View Item
TOP