Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)

Syarifudin, 160106031 (2020) Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[thumbnail of Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan   Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)]
Preview
Text (Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika))
Syarifudin, 160106031, FSH, IH, 082260011092.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Dalam putusan Perkara Nomor: 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna menampilkan fakta bahwa putusan ini dinilai belum sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan SEMA nomor 04 tahun 2010. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana status hukum penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA nomor 04 tahun 2010 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan, pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan menelaah bahan-bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah hakim PN Banda Aceh dalam merealisasikan eksekusi putusan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana penjara. Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan. Hakim dalam kasus narkotika memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga memberikan rehabilitasi harus dibuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban dengan dibuktikan oleh team assesment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dan adanya pengajuan rehabilitasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr.Abdul Jalil Salam,M.Ag Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H
Uncontrolled Keywords: Status Hukum, Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi.
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat) > 2X4.55 Minum Keras dan Obat-Obat Terlarang
200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.6 Hukum Peradilan (Qada`) > 2X4.65 Hakim
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Syarifudin Syarifudin
Date Deposited: 08 Jan 2021 02:49
Last Modified: 08 Jan 2021 02:49
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15320

Actions (login required)

View Item
View Item