Perairan Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta memiliki gugusan pulau besar dan pulau kecil sekitar 180 pulau, menjadikan wilayah perairan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) dan mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut di perairan Aceh. Pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal fishing di perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, perannya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya illegal fishing. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran PSDKP Lampulo dalam menyelesaikan tindak pidana illegal fishing di Aceh dan apakah faktor-faktor penghambat pengawas perikanan dalam menjalankan perannya, dan juga bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana illegal fishing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan membuat deskriptif, memaparkan bahan yang ada dan menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan dengan fenomena yang ingin diketahui. PSDKP Lampulo memiliki empat peran pertama pengawasan kedua pemeriksaan ketiga penyelidikan keempat pencegahan. Terhadap faktor penghambatnya adalah kurangnya sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Dalam hukum Islam tindak pidana illegal fishing sangatlah di larangan dalam Al-Qur’an dan hadis. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa PSDKP Lampulo masih kekurangan sumberdaya manusia, anggaran yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan serta sarana dan prasarana dalam pengawasan PSDKP Lampulo.