Dewan Syariah Aceh (DSA) sudah sesuai dengan tata hukum nasional, karena keberadaannya telah dikuatkan dalam Qanun LKS. Qanun LKS sendiri merupakan bagian dari hirarki sistem perundang-undangan Indonesia, yang telah melewati tahapan pengujian materil (isi) dan formil (proses pembentukan) secara eksekutif dan legislative. Keberadaan DSA sangat penting untuk pelaksanaan Qanun LKS. Jika diibaratkan mobil, DSA ini berfungsi sebagai ban, agar Qanun LKS bisa berjalan dengan lancar. Sebuah Qanun tanpa peraturan pelaksana (pendukung), akan sulit untuk diterapkan, mengingat qanun adalah produk legislative, yang memerlukan eksekutif sebagai eksekutorial (pelaksana) di lapangan. Disamping DSA, masih diperlukan lagi sejumlah peraturan pelaksana (pendukung), bisa dalam bentuk pergub, untuk memuluskan pelaksanaan Qanun LKS.