Collaborative Governance Dalam Penanganan Penderita Skizofrenia Di Kota Banda Aceh

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa Aceh Merupakan provinsi dengan tingkat skizofrenia tertinggi ke 4 (empat) di Indonesia. Pada tahun 2019 kasus Skizofrenia di Aceh sebanyak 12.327 kasus. Melihat selama ini dalam penanganan kasus skizofrenia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh belum efektif. Salah satu bentuk penanganan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan menggunakan collaborative Governance. Penanganan skizofrenia dengan menggunakan model collaborative governance di anggap lebih efektif, hal ini dilihat dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana collaborative governance dalam penanganan penderita skizofrenia di Kota Banda Aceh, serta melihat model collaborative governance seperti apa yang sesuai dengan pandangan birokrat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang di dukung dengan studi literature, penelitian ini mengumpulkan data primer, data sekunder melalui observasi, wawancara, dan berbagai dokumen, dengan focus penelitian pada 8 (delapan) indikator yaitu, Network Structure , Commitment to a common purpose, Trust among the participants, Adanya Kepastian Governance, Access to authority, Distributive accountability atau responsibility, Information sharing, Access to resources. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan Selama ini dalam penanganan skizofrenia di Kota Banda Aceh, kedua Dinas selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi. Belum terjalinnya kerjasama dengan baik antar kedua Dinas tersebut.