Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan suatu jenis pajak yang di pungut oleh daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Aceh Besar Peraturan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan diatur dalam Qanun Kab Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Daerah diperkenankan untuk menggali pendapatan yang dimiliki oleh daerah tersebut guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagaimana izin operasional kegiatan pertambangan mineral di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Bagaimanakah pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi ke perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Kab No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hal ini tidak pernah terlepas dari dilakukannya sosialisasi kepada wajib pajak maupun instansi wajib pajak. Kegiatan pertambangan yang berada di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar secara administrasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan eksploitasi akan tetapi mereka tidak melaporkan hasil pertambangannya ke dinas terkait. Efektivitas pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Aceh Besar dinilai berhasil karena jumlah target pajak yang ditetapkan dengan realisasi pajak yang diterima telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pertahun anggarannya.