Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Mental pasal 13 huruf c yaitu memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Mengenai pelaksanaan pemilihan umum, KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 telah meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata disabilitas mental untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan konstitusi Indonesia terkait dengan hak pilih disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan apa faktor-faktor yang melandasi KPU dalam memberikan hak pilih bagi disabilitas mental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Adapun konstitusi Indonesia memberikan hak pilih bagi disabilitas mental, hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan sama di hadapan hukum, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, Selanjutnya Pasal 198 PKPU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 menyatakan bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita. Meskipun konstitusi Indonesia memberikan hak pilih, namun hukum Islam melarang pemberian hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa karena menurut pandangan hukum Islam orang dengan gangguan jiwa disebut juga dengan majnun dirinya tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab, orang gangguan jiwa itu dibebaskan dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah SWT sehingga kewajibannya kepada manusiapun juga dibebaskan. faktor yang melandasi KPU dalam memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa yaitu: pertama, Konstitusi di Indonesia memberikan hak pilih bagi disabilitas mental, kedua disabilitas mental menggunakan hak pilih telah diawasi oleh Dokter, ketiga faktor sejarah.