Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Baitul Mal Provinsi Aceh)

Proses pengelolaan Baitul Mal digambarkan dalam pasal 1 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (BMA): Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadminitrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian. Pengelolaan BMA yang baik merupakan kunci penting dalam memaksimalkan kemanfaatan zakat di masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya untuk melakukan tata kelola zakat dengan baik yang harus dilakukan oleh BMA. Good Governance merupakan salah satu tolak ukur dalam meninjau tata kelola pemerintahan yang baik melaui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Secara definis good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggungjawab, efektif, efisien secara demokrasi yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang seperti maladministrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata kelola zakat di BMA dalam tinjauan Good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat dalam tinjauan good governance sudah cukup baik dan telah menunju prinsip wawasan kedepan (visionary); keterbukaan dan transparansi; prinsip partisipasi masyarakat (participation); pertanggungjawaban (accountability); supremasi hukum (rule of law); profesionalisme; daya tanggap (responsiveness); memiliki tingkat efisien realisasi zakat yang cukup baik dengan nilai 0,13% dan efektif penyaluran zakat yang cukup baik dengan nilai 107,50%. Namun, BMA belum memiliki aturan yang menjamin akses informasi, pedoman pelaksanaan partisipatif, prosedur yang jelas dan tertulis untuk pengaduan hotline.

Kata Kunci: Tata Kelola Zakat, Baitul Mal Aceh, Good Governance