Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan terhadap Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Qanun)

Dalam hukum Islam telah ditetapkan syarat-syarat makanan halal yang harus diimplementasi oleh setiap muslim baik konsumen maupun produsen. Untuk itu, setiap muslim dalam mengkonsumsi sesuatu harus dapat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya halal dan thaib. Setiap pengusaha makanan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mengolah makanan yang sesuai ketentuan syara’, dan hal tersebut juga ditetapkan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen dan Qanun No. 8 Tahun 2016. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan produsen makanan di Kecamatan Lueng Bata, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran serta perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenisnya yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagian produsen makanan dalam wilayah Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran ringan karena pelanggaran yg dilakukan oleh pihak produsen tidak termasuk dalam bentuk pelanggaran substantif yang dapat membuat hasil produksi menjadi haram. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di kecamatan Lueng Bata yaitu tempat produksi yang tidak sesuai standar, pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan, tidak memiliki label halal dan menggunakan nama yang menjurus kepada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Adapun sanksi yang di berikan kepada para pelanggar yaitu berupa sanksi dalam bentuk perdata atau sanksi yang bersifat tertulis. Dalam hukum Islam setiap makanan yang dikonsumsi umat muslim haruslah standar kehalalan makanan dan thaib (baik), karena halal menjadi kunci suatu makanan atau minuman boleh dikonsumsi, setiap muslim harus sadar dengan memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsinya telah memenuhi standar dan ketentuan halal. Dengan adanya Qanun tentang kehalalan makanan ini semakin menguatkan urgensi makanan halal di Aceh.