Penetapan Biaya Pada Pembuatan Akta Notaris berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Konsep Ujrah

Khairatur Rahmi, 150102151 (2020) Penetapan Biaya Pada Pembuatan Akta Notaris berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Konsep Ujrah. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[thumbnail of Penetapan Biaya Pada Pembuatan Akta Notaris berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Konsep Ujrah]
Preview
Text (Penetapan Biaya Pada Pembuatan Akta Notaris berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Konsep Ujrah)
Khairatur Rahmi, 150102151, FSH, HES, 085261098721.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (10MB) | Preview

Abstract

Notaris hadir sebagai salah satu bentuk dari andilnya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kewenangan notaris ialah untuk membuat akta yang bersifat otentik. Oleh karena itu maka sudah seharusnya dia memperoleh honorarium dari jasa yang telah diberikan dalam pembuatan akta otentik. Upah atau honorarium dikenal juga dengan ujrah atau ijarah dalam fiqh muamalah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah tentang mekanisme dalam penetapan biaya pada pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris pada Kecamatan Kuta Alam dan implementasi UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 36 tentang honorarium dengan penetapan biaya pada pembuatan akta notaris di Kecamatan Kuta Alam serta tinjauan akad ijarah bil amal dalam konsep ujrah terhadap penetapan biaya pembuatan akta notaris di Kecamatan Kuta Alam. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pada pembuatan akta notaris di Kec. Kuta Alam dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh himpunan notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia kota Banda Aceh atau disebut juga dengan PENGDA INI. Kemudian untuk implementasi UU No. 30 Tahun 2004 pasal 36 notaris menetapkan harga dengan mengikuti aturan PENGDA INI yang menetapkan harga berdasarkan batasan maksimal dan minimal dari jenis akta. Sebaliknya dalam sUndang-Undang Jabatan Notaris menetapkan harga dengan melihat nilai jenis akta yang akan dibuat dan nilai sosial dari akta tersebut. Profesi notaris dalam fiqh muamalah termasuk dalam konsep ujrah. Syarat Ujrah harus adanya transparansi dalam segala hal termasuk upah. Notaris Kec. Kuta Alam menetapkan biaya pembuatan akta tanpa transparansi karena melihat dari jenis aktanya saja sebelum melihat proses pembuatan akta. Penetapan harga pembuatan akta notaris di Kec. Kuta Alam belum sesuai dengan Undang-Undang dari segi ekonomis namun sesuai dari segi sosial, serta penetapan biaya pembuatan akta notaris belum sesuai dengan konsep Ujrah pada syaratnya, karena tidak adanya transparansi antara notaris dan pengguna jasa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, MHI Pembimbing II : Nahara Eriyanti, MH
Uncontrolled Keywords: Biaya Pembuatan Akta Notaris, Ujrah (upah)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi > 2X6.311 Upah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Khairatur Rahmi
Date Deposited: 25 Feb 2021 03:43
Last Modified: 25 Feb 2021 03:43
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16152

Actions (login required)

View Item
View Item