Peran Pemerintah terhadap Penegakan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam. (Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

Barang-barang palsu yang beredar di pasar, merupakan suatu hasil dari tindakan pemalsuan atau penipuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha ini melakukannya dengan cara memalsukan merek, harga, maupun kualitas barang/produk kepada konsumen. Perbuatan ini terus-menerus dilakukan oleh para pelaku usaha karena banyaknya peminat atau permintaan dari pada konsumen. Padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Maka dari hal itu pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari barang-barang palsu yang beredar. Dengan itu penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari barang palsu, apa saja faktor-faktor beredarnya barang palsu dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dari barang-barang palsu. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu metode penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen, pembinaan, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam mengontrol keadaan pasar. Mengenai penjualan barang-barang palsu, Allah mengutuk dan memberikan sanksi ta’zir kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tercela tersebut.