Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)

Hukum perwalian dalam pernikahan ada beberapa macam, ada wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kerabat dekat perempuan, sedangkan wali hakim merupakan wali yang ditunjuk oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai pengganti wali perempuan apabila wali nasabnya sudah tidak ada, atau sekarang biasanya diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, perwalian dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti kepada wali yang jauh, hingga kepada wali hakim. Di dalam konteks masyarakat sendiri, tidak jarang dijumpai kasus wali nasab digantikan dengan wali hakim, adapun faktor penyebab yang melatar belakangi karena wali nasabnya adhal, atau tidak jarang pula kewenangan perwalian diserahkan kepada wali hakim karena ada alasan tertentu, wali tersebut sudah tidak berhak menjadi wali nikah karena sudah fasik, sehingga pihak KUA yang akan menikahkan. Terkait wali hakim, skripsi ini berusaha mengungkapkan permasalahan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan dengan wali hakim, perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab praktik perkawinan dengan wali hakim dikarenakan tidak ada lagi wali nasab, wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya, walinya adhal dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dan wali nasabnya sendiri yang fasik sehingga tidak mungkin dijadikan wali dalam pernikahan tersebut maka dalam hal ini Kepala KUA yang akan bertindak menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut.