Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan susunan hierarki yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis, Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan mengikat secara umum. Menurut pasal 5 huruf c Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada jenis, hierarki dan materi muatan. Di dalam materi muatan Peraturan Bupati terdapat adanya sanksi, di pasal tentang sanksi tidak jelaskan secara detail tentang tata cara pemberian sanksi, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Penelitian ini mengkaji apa materi dan muatan Peraturan Bupati telah sesuai menurut perundang-undangan? serta bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam sistem perundang-undangan Indonesia?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami materi muatan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan. Kedudukan peraturan Bupati diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 dapat diterbitkan bukan berdasarkan amanat perda kabupaten/kota, tetapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki bupati sebagai kepala daerah di tingkat Kabupaten Gayo Lues dan berdasarkan perintah Undang-undang dan urusan wajib. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kekuatan hukum peraturan bupati adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.