Analisis Pelayanan Transportasi Laut Di Kabupaten Simeulue Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Analisis Berdasarkan Konsep Islam)

Buruknya pelayanan transportasi laut yang ada di Kabupaten Simeulue menjadi masalah yang sangat rumit dan di lematis bagi para pengguna jasa dikarenakan lemahnya aturan dan pengawasan dari Pemerintah terhadap penyedia jasa yang tidak memperhatikan standar kelayakan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap penumpang/pengguna jasa sewaktu pelayaran. Kajian ini untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah pelayanan transportasi laut yang ada di Kabupaten Simeulue ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua, bagaimana pendapat pengguna jasa transportasi laut di Kabupaten Simeulue tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT ASDP Indonesia ferry. Ketiga, bagaimanakah pelayanan yang sesuai dengan standar di dalam konsep Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskritif analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dari responden penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung (guidance interview). Perolehan data kemudian diolah dan disusun menjadi suatu pembahasan deskripsi ke dalam bentuk tabulasi. sedangkan teknik pengumpulan data penulis dapatkan melalui penggabungan antara library research dan field research. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan transportasi laut yang ada di Kabupaten Simeulue masih belum sesuai dengan ketentuan yang di amanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun peraturan pemerintah terkait. Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuainya pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa, seperti ketidaknyamanan selama pelayaran, minimnya fasilitas keamanan dan keselamatan didalam kapal, hingga tidak sesuainya harga tiket, dan masalah ketepatan waktu. Begitu juga dengan tanggapan pengguna jasa yang merasa kecewa terhadap penyedia jasa atas layanan yang diberikan yang sifatnya tidak berpihak pada perlindungan hak-hak konsumen, demikian juga apabila ditinjau berdasarkan dengan konsep Islam maka pelayanan transportasi yang ada di Kabupaten Simeulue masih belum sesuai sebagaimana dengan konsep Islam.