Indonesia merupakan Negara Demokrasi dan Pemilu merupakan konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu asas penyelengaraan kepemimpinan. Selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Ketatanegaraan Indonesia memiliki Lembaga Legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat selama 5 tahun sekali lembaga inilah yang mengatur dan membuat undang-undang demi tercapainya Demokrasi yang Optimal. Seperti yang diketahui bahwa mengenai Pemilu Anggota Legislatif itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan terkait masa jabatan anggota lembaga perwakilan rakyat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pertanyaannya dalam skripsi ini adalah Bagaimana masa jabatan Legislatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Tinjauan terhadap Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan studi pustaka. Adapun hasil penelitian bahwa tidak ada Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam hukum positif Indonesia. Hasil tinjauan fiqh siyasah untuk masa jabatan Legislatif atau Majelis Syura dan dikenal dalam terminologi fiqh ahlul halli wal-‘aqd (lembaga penengah dan pemberi ketetapan) tidak ada batasan mengenai masa jabatan. Legislatif dalam Ketatanegaraan Indonesian dan Tinjauan Fiqh Siyasah sama-sama tidak membatasi masa jabatan.