Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Banda Aceh (pemegang kekuasaan legislatif). Pemegang Kekuasaan Legislatif DPR Kota Banda Aceh memiliki 3 (tiga) fungsi. Pertama, fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kota Banda Aceh. Kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, dan yang Ketiga, fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan qanun Kota Banda Aceh, peraturan Qanun Kota Banda Aceh perundangan-undangan lainnya, pelaksanaan program pemerintahan daerah. persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pembentukan qanun Kota Banda Aceh periode 2014-2019 dan apa pembentukan qanun Kota Banda Aceh sesuai dengan konsep taqnin dan legislasi. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota DPRK, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. kesimpulan penelitian ini adalah selama ini konsep legislasi dalam pembentukan qanun Kota Banda Aceh Periode 2014-2019 sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, walaupun masih belum maksimal. adapun konsep taqnin dalam pembentukan qanun Kota Banda Aceh periode 2014-2019 sudah juga dijalankan dengan maksimal, ulama (MPU) secara tidak langsung ada dilibatkan dalam proses pembentukan qanun Banda Aceh, dalam proses taqnin di Aceh, Al-quran dan Hadist harus menjadi sumber utama dan tidak boleh terlepas dari sumber tersebut.