Sebagai pelaku usaha, mutu dan keamanan makanan adalah hal mutlak yang harus di perhatikan padap roduk yang di hasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya makanan kemasan, ringan atau olahan untuk menjamin produknya dengan sertifikasi halal yang sudah dianjurkan oleh LPPOM MPU Aceh. Dalam hal penelitian skripsi ini adalah Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh dan perspektif hukum Islam terhadap pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field reserch) dan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan sistem jaminan produk halal ini menjadi regulasi terhadap penerapan dan penertiban produksi makanan khususnya makanan kemasan yang ada di Banda Aceh agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang halal dan berkualitas serta memenuhi standar higenis, dengan adanya Qanun ini semakin memperkuat eksistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPU Aceh sudah membentuk LPPOM, tetapi belum maksimal dalam mensosialisasikan tentang sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha, serta belum adanya larangan atau sanksi bagi pelaku usaha produk makanan yang belum bersertifikat halal, baik untuk pelaku usaha muslim maupun non-muslim, bahkan belum berjalan secara efektif dan maksimal sehingga hak-hak konsumen menjadi terabaikan oleh tindakan pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikasi halal.