Pemilihan umum hampir tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran Partai Politik dalam bernegara. Proses komunikasi politik dalam pilkada merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri. Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan stratregi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang di programkan oleh suatu partai politik. Kampanye sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada banyak ditemui perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dalam melakukan kampanye politik. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana cara dan mekanisme kampanye partai politik dan bagaimana etika kampanye partai politik yang muncul pada pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017 menurut hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kepustakaan (libary Research) dan lapangan (Field Research). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke partai politik dan wawancara langsung dengan responden. Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa cara dan mekanisme kampanye antar partai politik yang dilakukan selama ini ialah menggunakan cara kampanye secara terbuka, kampanye dari pintu ke pintu, kampanye melalui media massa dan diskusi dengan kelompok masyarakat. Sedangkan untuk etika kampanye menurut ketentuan hukum Islam belum di terapkan secara maksimal, dikarena masih terjadi kecurangan dalam kegiatan kampanye tersebut.