Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Dalam Perspektif Hadd Al-Kifayah

Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, ditetapkan pada setiap tanggal 1 November tiap tahunnya, untuk kemudian akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun yang akan datang. Penetapan UMP Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengacu pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang Upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan upah tiap tahun tersebut dihitung berdasarkan laju inflasi nasional dan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Nasional, serta dengan memperhatikan surat usulan atau rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Aceh. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh juga bersandar pada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali. Rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini adalah, yang, Pertama, bagaimana penetapan UMP Aceh dan yang Kedua, untuk mengetahui bagaimana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam perspektif Hadd Al-Kifayah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan UMP Aceh mengacu pada surat Keputusan Gubernur Aceh yang dilaksanakan tiap tahun dan secara garis besar penetapan UMP Aceh telah sesuai dengan Hadd Al-Kifayah.