Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal menyertai suatu produk makanan. Perihal kewajiban produsen untuk jaminan kehalalan, tentunya mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari pelaku usaha. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, para pedagang yang melanggar ketentuan sistem jaminan halal ini akan dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk, denda dan pidana penjara. Terdapat empat pembagian penelitian dalam skripsi ini Pertama, Bagaimana proses penetapan label halal pada produk makanan non packing dalam wilayah kota Banda Aceh, Kedua, Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pedagang makanan non packing dalam wilayah kota Banda Aceh, Ketiga, Bagaimana implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pedagang makanan non packing dalam wilayah kota Banda Aceh dan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan label halal pada produk makanan non packing yaitu pelaku usaha harus melengkapi syarat administrasi, kemudian LPPOM mengecek dan menganalisa produk tersebut, kemudian barulah LPPOM dapat mengeluarkan sertifikat halal. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berupa penambahan varian makanan yang tidak dilaporkan ke pihak LPPOM. Implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya sudah maksimal hanya saja belum ada kasus yang begitu berat sehingga pelaku usaha tidak dapat dikenakan sanksi yang tertera dalam Qanun tersebut.