Pasal 12 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. Ketentuan pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa setiap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum wajib menggunakan SKRD namun dalam kenyataannya masih terdapat juru parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar yang melakukan pemungutan tanpa pemungutan SKRD atau dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan makna dibalik realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh dilihat dari mekanisme retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan ini sebenarnya menimbulkan pertentangan di dalam proseduralnya menggunakan sistem dengan tiga pihak, selanjutnya pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan karcis untuk digunakan dalam pemungutan retribusi parkir. Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee yaitu pertama tantangan berupa bukti penyetoran kas daerah tidak diberikan pada jangka waktu yang ditetapkan oleh pembuat kontrak, pembuat kontrak melakukan penunggakan penyetoran dana, dan masih terdapat kawasan yang kedapatan adanya parkir illegal serta tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk membayar tarif parkir, dan peluang yang dilakukan yaitu memberikan pemberitahuan kepada pihak pembuat kontrak, melakukan penagihan terhadap penunggakan penyetoran dana ke kas daerah, dan memberikan laporan kepada kepala dinas perhubungan kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Hukum Islam Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu Tawa Shaubil Haqqi, Tawa shaubil shabri, dan Tawa Shaubil Marhamah. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar, kepada pembuat kontrak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar untuk mematuhi ketentuan dalam kontrak yang telah ditandatangani olehnya, dan kepada juru parkir untuk mematuhi ketentuan dan mengawasi retribusi parkir dengan maksimal.