Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat Daya)

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum serta menentang perintah Allah Swt. Dasar hukum Perjudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman bagi pelaku perjudian yaitu penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Secara khusus di Aceh diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bagi pelaku dengan nilai taruhan atau keuntungan sebanyak 2 gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk maksimal 12 kali atau denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Taruhan lebih dari 2 gram maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas atau penjara maksimal 30 bulan. Meskipun peraturan mengancam pelaku dengan hukuman cambuk dan denda serta telah dieksekusi hukuman cambuk, kenyataannya masih banyak melakukan tindak pidana perjudian. Data penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Dalam hal ini, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu: pertama, tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Kedua, dasar pertimbangan hakim dakam menjatuhkan jumlah hukuman. Ketiga, Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan hukuman cambuk masing-masing ada yang sebanyak 9 kali dan ada yang 12 kali. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara lain karena pertimbangan Yuridis, pertimbangan Non Yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian meliputi upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).