Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa)

Sejarah peradaban Islam telah menunjukkan bahwa wakaf berhasil menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi umat, namun faktanya, pengelolaan wakaf belum menjadi alternatif dalam ekonomi umat hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan (1) untuk meneliti dan mengkaji tentang sistem pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf, (2) untuk mengetahui dan memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab harta wakaf di Kota Langsa belum dapat dikelola dengan baik, (3) untuk menemukan strategi-strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pengelola harta wakaf Kota Langsa sehingga aset wakaf dapat mermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, pertama : pengelolaan harta wakaf ditinjau berdasarkan maqashid syari’ah sudah tercapai meskipun belum mampu mencapai maqashid secara luas. Secara undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004, ditemukan bahwa nazir disetiap gampong belum memenuhi unsur legalitas, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya nazir dan harta wakaf yang tidak terdaftar, bahkan terdapat pula gampong di Kota Langsa yang tidak memiliki nazir wakaf. Kedua, Terdapat 6 faktor penghambat yang membuat pengelolaan wakaf produktif di Kota Langsa belum maksimal, yakni (1) Faktor sumber daya manusia pengelola harta wakaf, (2) Faktor kelembagaan yang masih tumpang tindih; (3) Faktor pemerintah, (4) Faktor masyarakat; (5) Faktor geografis, serta (6) Faktor waqif. Ketiga, 6 strategi pengelolaan wakaf di Kota Langsa yang dapat diterapkan diantanya: (1) penguatan kompetensi sumberdaya pengelola wakaf; (2) penguatan aspek kelembagaan dengan memaksimalkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pengelola wakaf; (3) Aspek penguatan dukungan pemerintah; (4) penguatan apek pola fikir masyarakat; (5) penguatan aspek geografis dengan menjadikan tanah wakaf yang tidak produktif sebagai lembaga pendidikan, dikelola menjadi kebun wakaf dan ditukar dengan yang lebih produktif; dan (6) aspek penguatan wakif dengan mensosialisasikan administrasi wakaf. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi terkait dengan kewenangan dalam pengelolan harta wakaf, dibutuhkan lembaga khusus nazir dalam mengelola harta wakaf, selanjutnya dibutuhkan ketegasan aturan hukum sehingga tidak tejadinya missunderstanding dan multi-kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf. Adanya kejelasan sistem hukum baik itu yang berkaitan dengan lembaga pengelola harta wakaf (legal structure), undang-undang (legal substance) yang lebih komprehensif dalam mengatur nazir, dan menciptakan budaya hukum (culture) masyarakat untuk mengubah pola fikir dari wakaf tradisionalis menuju modernis