Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja Di Lingkungan Kota Banda Aceh)

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai jenis kebudayaan juga memiliki berbagai objek sejarah. Salah satunya peninggalan sejarah di Kota Banda Aceh yang masih dipertahankan. jika dilihat perkembangan saat ini sudah mulai menurun dan bahkan terdapat beberapa objek sejarah yang tidak lagi dikenal oleh para generasi penerus dan bahkan rusak tidak dirawat lagi. Salah satu situs sejarah berupa makam tua di Kota Banda Aceh ialah situs pemakaman Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal. Peneliti ini mengkaji Bagaimana peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh. Kedua Bagaimana tinjuan fiqh siyasah terhadap peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran dari BPCB Aceh adalah melestarikan situs makam raja-raja di Kota Banda Aceh dengan menjaga dan memeliharan fisik makam, mensosialisasikan situs makam raja-raja serta melakukan berbagai kajian penelitian terkait makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Pelestarian situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dimana BPCB Aceh belum menyeluruh sepenuhnya dalam melakukan perlindungan, pemeliharaan, perawatan makam, pengelolaan dan pemanfaatan situs makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh. Oleh karena itu BPCB Aceh harus menerapkan aturan undang-undang yang sudah ada dengan semaksimal mungkin, agar situs-situs sejarah di aceh khususnya makam raja-raja tetap terjaga dan dikenang oleh generasi seterusnya.