Pelaksanaan Uqubat di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kutacane)

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah mneggeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Jinayat atas pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk di lembaga pemasyarakatan dan telah disahkan sebagai aturan dalam bidang Syariat Islam sebagai pedoman sehari-hari untuk seluruh masyarakat Aceh serta sebagai payung hukum bagi masyarakat Aceh. Namun hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh belum efektif menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang hukum jinayat, seperti di Aceh Tenggara. Hal ini terlihat masi banyak pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan uqubat cambuk seperti Jaksa yang bekerjasama dengan pihak Wilayatul Hisbah dan Satpol PP masih melakukan proses pelaksanan uqubat cambuk tetap dilaksanakan di tempat terbuka dengan alasan sebelum adanya perintah yang wajib dari Gubernur Aceh terkait pemindahaan pelaksanaan uqubat cambuk di lembaga pemasyarakatan maka pihak yang berwenang seperti Jaksa yang bekerjasama dengan pihak Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP tetap melaksanakan pelaksanaan uqubat cambuk di tempat yang terbuka.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan penolakan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di kota Aceh Tenggara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini melalui wawancara langsung dengan Jaksa Aceh Tenggara dan salah satu --masyarakat bahwa terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam terlaksanakanya proses uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan bagi pelanggar Syariat Islam di Aceh Tengara yaitu terkait biaya yang sangat besar dan fasilitas yang kurang memadai yang tidak dapat menampung jumlah penonton yang hadir. Ditakutkan mengganggu ketenangan dan psikologis orang yang berada di dalam Lapas. Kendala terakhir yaitu perlu adanya transparansi kebijakan yang telah dibuat pemerintah Aceh Tenggara terhadap masyarakat dalam proses pemindahan uqubat cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan., selain itu agar masyarakat bisa melihat sendiri atas kebijakan yang telah dibuat, sehingga dalam pelaksanaan uqubat cambuk dapat mengurangi proses manupulasi kebijakan yang akan terjadi.