Pendampingan Hukum Bagi Istri yang Mengajukan Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Singkil)

Permasalahan yang selalu terjadi dalam Proses Pengajuan Cerai gugat adalah tentang ketidakpahaman penggugat terhadap tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatannya, sehingga pada proses persidangan sering kali Hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukkann tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, Seperti hak harta bersama, hak mut’ah, hak madhliyah. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa hak perempuan cerai gugat tidak terpenuhi dan Bagaimana proses pendampingan bagi perempuan dalam melakukan cerai gugat di Mahkamah Syariah Singkil dengan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syariah Singkil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis menemukan adanya tingkat ketidakpahaman hukum terhadap istri karena ada beberapa faktor yang ditemukan dalam cerai gugat di Mahkamah Syariah Singkil. Yaitu: 1. karena faktor kurangnya pemahaman hukum, 2. faktor ekonomi, 3. faktor pendidikan 4. faktor istri tidak ingin mempersulit jalannya dalam persidangan dan 5. Faktor kurangnya pendampingan Dan pengetahuan masyarakat singkil masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara di Mahkamah Syariah Singkil, masih banyak dari mereka yang lalai dalam memasukkan hak-hak yang seharusnya didapatkan itu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Hakim sudah berupaya menyediakan posbakum (pusat bantuan hukum) untuk orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak banyak tau tentang hukum. Tapi kebanyakan dari masyarakat mengabaikan dengan adanya posbakum tersebut. Dan di dalam perma no 3 tahun 2017 juga dijelaskan tentang pedoman tentang perkara perempuan berhadapan dengan hukum.