Implementasi Hukum Adat Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat Aceh (Studi Kasus di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues)”

Sengketa adat dalam masyarakat Mukim Rerebe sering di jumpai bahwa selama ini diselesaikan baik secara hukum adat maupun hukum formal tanpa adanya standar yang mengaturnya. Namun, sejak tahun 2013, pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat. Oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues ? dan apa saja Faktor penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues? Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat PERGUB 60/2013 di Mukim Rerebe. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa. Pelaksanaaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Mukim Rerebe belum berlaku sebagaimana diamanatkan oleh PERGUB 60/2013 dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman akan hukum adat oleh pihak aparatur dan kurangnya sosialisasi oleh pihak pemerintah, oleh karena itu sering adanya sengketa atau perselisihan yang seharusnya cukup diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampoeng di Mukim tetapi tidak diselesaikan di Gampong tersebut.