Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA)

Perkara dengan Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap belum dilaksanakan eksekusinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri oleh pihak yang diberi wewenang dalam undang undang untuk melaksanakan putusan tersebut yaitu kejaksaan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 270 KUHAP artinya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan wewenang jaksa. Faktanya, masih terdapat putusan pengadilan yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap namun belum terlaksana. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja. Kedua Apakah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja sudah sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan PMK RI No.246/PMK.06 Tahun 2014 yang mana kejaksaan telah melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN). Kedua, mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang pertama para korban yang terlalu banyak dan mengakibatkan sulit dalam hal pengembalian secara langsung barang bukti tersebut. Kedua, kelalaian dan ketidaktelitian jaksa dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat eksekutorial. Ketiga, waktu yang telah lampau menyebabkan sulit dalam proses pengembalian barang bukti dikarenakan barang bukti tersebut tidak dapat diketahui lagi siapa pemiliknya. Keempat, jenis barang bukti dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa sebuah mobil menjadi penghambat untuk proses pengembaliannya kepada yang berhak karena korban berjumlah 1000 orang. Hal tersebut menyebabkan terabaikannya pelaksanaan putusan. Seharusnya pelaksanaan putusannya terhadap barang bukti tersebut dapat dieksekusi sesegera mungkin agar perkara tersebut tuntas dan mendapatkan nilai-nilai kepastian hukumnya.