Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA)

Perkara dengan Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA yang telah inkrah dan berkekuatan
hukum tetap belum dilaksanakan eksekusinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri oleh
pihak yang diberi wewenang dalam undang undang untuk melaksanakan putusan tersebut
yaitu kejaksaan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 270 KUHAP artinya pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana
merupakan wewenang jaksa. Faktanya, masih terdapat putusan pengadilan yang sudah
inkrah dan berkekuatan hukum tetap namun belum terlaksana. Kajian ini bertujuan untuk
menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Putusan
No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak
Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja. Kedua Apakah Faktor Penghambat Dalam
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari
Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis
penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama mengenai
pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari
kerja sudah sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan PMK RI No.246/PMK.06 Tahun
2014 yang mana kejaksaan telah melakukan penetapan status penggunaan terhadap
barang bukti tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN). Kedua, mengenai faktor
penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang pertama para korban yang
terlalu banyak dan mengakibatkan sulit dalam hal pengembalian secara langsung barang
bukti tersebut. Kedua, kelalaian dan ketidaktelitian jaksa dalam melaksanakan tugasnya
selaku pejabat eksekutorial. Ketiga, waktu yang telah lampau menyebabkan sulit dalam
proses pengembalian barang bukti dikarenakan barang bukti tersebut tidak dapat
diketahui lagi siapa pemiliknya. Keempat, jenis barang bukti dalam pelaksanaan putusan
pengadilan yang berupa sebuah mobil menjadi penghambat untuk proses
pengembaliannya kepada yang berhak karena korban berjumlah 1000 orang. Hal tersebut
menyebabkan terabaikannya pelaksanaan putusan. Seharusnya pelaksanaan putusannya
terhadap barang bukti tersebut dapat dieksekusi sesegera mungkin agar perkara tersebut
tuntas dan mendapatkan nilai-nilai kepastian hukumnya.