Untuk menjamin kepastian hukum terhadap persidangan pidana secara elektronik khususnya penyampaian keterangan saksi melalui virtual selama pandemi covid-19. Maka diperlukannya panduan sidang pidana secara elektronik agar pelaksanaannya seragam dan memenuhi hak-hak fair trial. Aceh sebagai provinsi yang memiliki badan peradilan Mahkamah Syar’iyah sendiri, semestinya dapat mengantisipasi penyebaran covid-19 dengan menerapkan persidangan secara elektronik. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan terkait persidangan secara elektronik khususnya penyampaian keterangan saksi melalui virtual sebagai alat bukti pada perkara jinayat serta praktik yang diterapkan pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (field research) dan data kepustakaan (library research). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bentuk kepastian hukum terhadap persidangan pidana/jinayat secara elektronik selama pandemi covid-19 adalah dengan telah disepakatinya kerjasama antara lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan kementerian Hukum dan Ham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, yang kemudian ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dalam praktik penyampaian keterangan saksi selama pandemi covid-19 sejauh ini adalah dihadirkan di ruang sidang pengadilan, meskipun tetap dilaksanakan secara virtual agar terhubung dengan terdakwa yang berada di Rutan/Lapas tempat ia ditahan. Dalam keadaan tertentu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan terhadap saksi yang berada di: Kantor Penuntut; Pengadilan tempat saksi berada; Kedutaan RI; atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim.