Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Hubungan Islam dan negara merupakan tema besar yang selalu didialogkan di Indonesia. Ini terjadi karena Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kedudukan Islam tidak dapat dilepaskan dari tata pemerintahan di Indonesia. Pola relasi Islam dengan negara dalam konteks pemerintahan Indonesia merupakan satu permasalahan yang masih didialogkan oleh para ahli hukum dan akademisi. Ada yang memisahkan keduanya dan juga yang memandang keduanya sebagai satu kesatuan. Muncul beberapa pandangan, misalnya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, yang memisahkan antara urusan agama (ajaran Islam) dengan negara di segmen yang masing-masing berbeda di antara satu dengan yang lain. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menginginkan agar Indonesia sebagai negara Islam, khususnya negara yang berdasarkan sistem khilafah. Penelitian ini menganalisis mengenai pandangan Azyumardi Azra terkait hubungan keduanya, untuk itu permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah pola hubungan Islam dengan negara dalam pemerintahan Indonesia, dan bagaimana pandangan Azyumardi Azra mengenai hubungan Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana relevansinya dengan fiqh siyasah. Pada penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Azyumardi Azra, Islam dan negara saling mengisi satu dengan yang lain. Sifat hubungannya adalah bersifat integratif, yaitu dalam bagian-bagian tertentu, hukum Islam digunakan untuk mengatur urusan negara, dan dibagian lainnya hukum negara dapat mengatur cara hidup masyarakat yang berkaitan dengan penguatan ajaran agama Islam. Hal ini diterjemahkan dari empat pilar Indonesia, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia ada empat, yaitu hubungan konflik, independen, dialog dan hubungan integratif. Dilihat konteks fiqh siyasah, pandangan Azyumardi tidak relevan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.