Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pamdemi Covid-19 di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Studi Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa

Pada pertengahan tahun 2019 masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Aceh mendapati wabah yang mematikan yaitu Covid-19 yang sangat merugikan masyarakat, penyakit tersebut juga sangat mempengaruhi mekanisme pelaksanaan sidang di pengadilan. Proses jalannya persidangan di pengadilan dilakukan secara Elektronik (E-Litigasi), namun pelaksanaan Elektronik ini belum diatur di dalam Qanun Hukum Acara Jinayah maupun KUHAP tetapi pada praktek pelaksanaanya sudah dijalankan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa legalitas pelaksanaan persidangan Elektronik, bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan selama masa pandemi covid-19 dan efektivitas proses pembuktian dalam perkara jinayah secara Elektronik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Dokumentasi dan Interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Legalitas dari pelaksanaan persidangan ini tidak berdasarkan Qanun Aceh dan KUHAP melainkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020, persidangan selama masa pandemi seperti kasus nomor 18 JN/2020/MS.BNa tentang maisir dilakukan dengan menggunakan Alat Teleconferensi, akan tetapi pelaksanaannya tidak menghadirkan terdakwa ke muka pengadilan, terdakwa melakukan persidangan di lapas sehingga menimbulkan beberapa hal yang kurang efektif seperti, kurang memadainya sarana pra sarana komunikasi, jaringan yang sering terputus, dan para terdakwa sering melalaikan pertanyaan yang di tanyakan oleh hakim, berbeda dengan kondisi normal (sebelum pandemi) dimana proses pemeriksaan baik saksi, terdakwa, dan barang bukti dilakukan langsung di muka pengadilan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar’iyah maupun instansi lainnya harus tetap dilaksanakan karena mengingat tindak pidana kejahatan selama masa pandemi Covid-19 yang meningkat dan apabila ditunda maka mengakibatkan kerugian bagi terdakwa karena nasib yang belum jelas dari hakim.