Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab

Kondisi awal yang harus difahami adalah bahwa dalil-dalil qat’iy mengenai status dan urutan wali nikah tidak ditemukan. Dikatakan tidak ditemukan karena, dalil yang ada (QS: Al-Baqarah [2] ayat: 232) nyatanya memberikan peluang dua ekstrem penafsiran (tiga Mazhab verses Mazhab Hanafi). Hadith-hadith pendukung yang digunakan juga terjadi kontra penilaian antar imam Mazhab (tiga Mazhab verses Imam Hanafi). Titik perbedaan antara dua ekstrem ini adalah antara ada atau tidaknya kedudukan wali dalam pernikahan. Tiga Mazhab memandang bahwa wali berkedudukan sebagai salah satu rukun nikah (Mazhab Syāfi’iy dan Mazhab Māliki) atau syarat nikah (Mazhab Hanbali). Urutan wali nikah dipersamakan hukumnya dengan urutan ‘aṣābah yang terdapat pada masalah kewarisan. Titik persamaan antara kedua hal ini adalah sama-sama dalam bingkai hukum keluarga (the familiy law), dan keduanya sama-sama disusun berdasarkan aspek kedekatan antara kedua belah pihak (waris dengan yang mewariskan dalam masalah kewarisan dan wali dengan yang diwalikan dalam masalah pernikahan).