Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang kaya sumber daya alam di Sektor Kelautan. Potensi tersebut merupakan salah satu yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pemerintah sangat penting dalam rangka mengelola sektor kelautan dan perikanan sehingga memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten Simeulue. Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini, sebagai sebuah daerah kepulauan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, Kabupaten Simeulue memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan untuk dikelola secara baik agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sektor perikanan di Kabupaten Simeulue, dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengelolaan Sektor Perikanan di Kabupaten Simeulue Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue memberikan fasilitas berupa sarana prasarana untuk sektor perikanan tangkap maupun perikanan budi daya, bantuan yang diberikan kepada sektor perikanan tangkap berbentuk armada, kapal, alat tangkap, dan alat bantuPemerintah memberdayakan masyarakat dengan memberikan fasilitas dalam bentuk budidaya, semacam budidaya ikan air laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Dalam masalah pengolahan peran pemerintah disini memberikan semacam pelatihan tentang cara bagaimana mengolah ikan dan bagaimana penanganan mutuh hasil ikan. Konstribusi sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat dengan PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang tata cara pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan di luar pungutan perikanan, pajak tidak lagi memungut hasil dari sektor perikanan dan kelautan untuk dijadikan sebagai pendapatan asli daerah.