buku ini secara umum berbicara tentang bagaimana proses kelahiran undang-undang tentang izin pelaksanaan syaraiat Islam dan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, baik sebagai kewenangan dan tugas pemerintahan ataupun sebagai hukum positif. Bagaimana kesesuaiannya dengan konstitusi dan bagaimana pula kesejalanannya dengan peraturan perundang�undangan lain yang terkait, yang sebagian daripadanya sangat dinamis. Misalnya saja undang-undang tentang otonomi daerah, yang telah berganti tiga kali (UU 22/99, UU 32/04 terakhir UU 23/14) dan undang-undang tentang pajak penghasilan yang telah diubah setelah kehadiran UU 11/06.