Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Mie Kuning Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam hukum Islam berbagai bentuk perdagagangan harus mengedepankan kepentingan konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk mie kuning dan harus dapat memastikan bahwa produk tersebut baik atau aman dikonsumsi. Setiap produsen juga harus memiliki kualitas dan kompentetensi dalam mengolah suatu produk mie kuning yang sesuai dengan ketentuan syara’, dan hal tersebut di tetapkan juga dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan UU tentang perlindungan konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa pihak produsen mie kuning menggunakan bahan non grade food pada produksinya, bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan terhadap peredaran mie kuning yang menggunakan bahan non grade food dan perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 atas penggunaan bahan non grade food dalam produksi mie kuning. Penelitin ini merupakan kualitatif dengan jenis yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penyebab pihak produsen mie kuning menggunakan bahan non grade food pada produksinya adalah karena permintaan cenderung terbatas, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, kurangnya pengetahuan konsumen, kurangnya pengawasan pemerintah. Bentuk perlindungan konsumen yaang dapat dilakukan adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Dalam hukum Islam dan Undang-undang No 18 Tahun 2012 di anjurkan memilih makanan atau produk haruslah memilih yang baik dan sehat bagi tubuh dan harus melihat juga kehalalannya, karena kehalalan menjadi kunci utama agar makanan atau produk tersebut terjaga kehegenisan dan aman dikonsumsi.