Penelitian ini diangkat dari maraknya praktik tukang gigi yang ada pada saat ini. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi adalah seseorang yang memiliki keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Tukang gigi dalam menjalankan praktiknya harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan setempat. Selain itu karena latarbelakang pendidikannya yang berbeda dengan dokter gigi, pekerjaan tukang gigi harus diawasi dan dibina oleh dinas kesehatan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan praktik tukang gigi dalam membuka praktiknya di kecamatan kota sigli serta bagaimana bentuk pengawasan dari Dinas Kesehatan Pidie terhadap praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian lapangan dan kepustkaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Kota Sigli sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tukang gigi yang tidak memperpanjang izin praktikmya. Dinas Kesehatan Pidie juga belum pernah melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli sehingga ada beberapa praktik tukang gigi yang tidak memperpanjang izin dan melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang sudah diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Praktik Tukang Gigi. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran hukum dari tukang gigi selaku penyedia layanan kesehatan dan ketegasan dari Dinas Kesehatan Pidie sekalu perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk menjamin terlaksananya Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Dengan Baik.